SOPAN SANTUN : KECAKAPAN HIDUP YANG DIABAIKAN GENERASI Z

Budaya sopan santun adalah prestasi bagi sebuah bangsa. Hanya bangsa berperadaban tinggi yang mampu melahirkan budaya "unggah-ungguh" ini. 

Sopan santun adalah keterampilan atau kecakapan mengelola ego orang lain dengan memadukan berbagai elemen khususnya estetika dalam  gestur dan bahasa, serta psikologi, agar komunikasi menjadi bermakna, berkesan, efektif, dan harmonis. 

Sopan santun adalah pelumas dalam interaksi sosial manusia. Era AI dimana sisi  humanis cenderung terdeprisiasi, sopan santun akan menjadi keterampilan yang sangat mahal. 

Sopan diterapkan kepada orang yang dihormati karena faktor usia, ilmu, kedudukan, dan sebagainya.  Sedangkan santun diterapkan kepada orang yang harus dilindungi karena masalah kelemahan : fisik, finansial, kelas sosial, dan sebagainya.  Seringkali sopan santun diterapkan bersamaan kepada orang yang sama, misalnya anak kepada orang tuanya yang telah sepuh.  

Sopan santun sebagai kecakapan bergaul-kecakapan mengelola ego,  selayaknya fleksibel:  kadar formalitasnya mengikuti situasi dan kondisi orang yang terlibat interaksi. 

Sebagai kecakapan hidup, sopan santun atau etiket, tidak ada hubungannya dengan etika (moralitas). Orang yang buruk etiketnya, belum tentu buruk moralitasnya, atau sebaliknya. Etiket santun berarti memaklumi dan memahami sikap dan perilaku "tidak sopan" dari orang yang diyakini tidak punya itikad buruk, sebagai keterbatasannya semata bukan kejahatan atau pelanggaran moral. 

Selanjutnya saya menggunakan istilah etiket untuk pengganti sopan santun, agar lebih ringkas .

Pergeseran Etiket Generasi Z

Meski secara umum moralitas (etika) tidak banyak mengalami perubahan, misal moralitas Pancasila bangsa Indonesia yang tetap mendukung nilai-nilai religi dan keadilan sosial, anti diskriminasi, solidaritas yang tetap tinggi, dan  demokratis  dalam menyelesaikan masalah, namun etiket mengalami pergeseran bahkan penurunan kualitas jika dilihat dari perspektif generasi di atasnya. 

Sedangkan dalam perspektif netral, terjadi pergeseran standar (etiket baru) yang mengabaikan pengelolaan ego interaksi.

Fenomena di atas selaras dengan laporan Aulia dan Christin (2024) dalam Etika Komunikasi Generasi Z dan Millenial dalam Media Sosial Tiktok menulis bahwa cara komunikasi gen Z memicu tingginya gesekan sosial akibat perbedaan standar kesantunan baik antar generasi maupun dalam sesama generasi Z.

Stillman dan Stillman (2017) dalam How the Next Generation is Transforming the Workplace menulis bahwa gesekan dengan gen Z sering muncul karena gaya komunikasi yang dinilai kurang sopan dan menabrak batasan hirarki formal tradisional generasi di atasnya.

Paggi dan Clowes (2021) dalam Managing Generation Z : How to Recruit Onboard, Develop,  and Retain the Newest Generation in Workplace menulis bahwa gen Z sering mengalami Miskomunikasi dengan generasi di atasnya karena belum terlatih dalam etiket komunikasi profesional unwritten rules, gen Z membutuhkan arahan etiket kerja yang lebih jelas.

Tingginya konflik menyangkut gen Z  adalah tanda generasi tersebut kurang terampil  dalam komunikasi efektif, khususnya dalam mengelola ego interaksi. Generasi Z relatif tidak menganggap atau BELUM MENYADARI  bahwa etiket adalah kecakapan hidup yang penting dalam kehidupan sosial yang real.

Generasi Z lahir dan dibesarkan dalam alam digital sementara orang tua gagap dalam adaptasi dan menakar konsekuensi, karena terlalu cepatnya perubahan teknologi yang memicu perubahan cepat lain di segala lini kehidupan, sehingga terlambat menyadari dampak dari perubahan pola hidup kepada anaknya.

Generasi Z lebih banyak berinteraksi secara maya baik dengan manusia lain maupun dengan "manusia tiruan"  kecerdasan buatan, dengan  terlalu sering menggunakan bahasa yang langsung dan singkat, berbasis teks dan emoji. 

Selain itu karena terlalu sering komunikasi secara maya dari tempat privasi, gen Z jadi biasa dengan kondisi kasual saat berinteraksi digital dengan siapapun, batasan "malu" atau canggung memudar karena tidak bertemu secara langsung. 

Kurangnya interaksi sosial secara langsung  karena waktunya lebih banyak dihabiskan di depan gadget, mengurangi kesempatan bagi generasi Z untuk belajar tentang etiket, sopan santun, atau unggah ungguh, yang merupakan kecakapan hidup yang kini semakin tinggi nilainya.

"Kurang etiket" bukanlah kejahatan, bukan pula pelanggaran, karena etiket hanyalah kecakapan hidup semata, dimana "generasi atas"  memiliki hutang edukasi sekaligus hutang adaptasi (memahami) kepada generasi di bawahnya.  

Generasi Z hanya butuh arahan, terutama arahan etiket dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Sementara gen Z di pedesaan yang juga memiliki akses digital namun berbatas, mereka relatif tetap mewarisi secara utuh etiket yang diajarkan keluarga dan masyarakat. 

Secara moral (etika) mungkin generasi Z justru lebih unggul terutama dalam nilai-nilai egaliter, transparansi, dan fungsional.

_____________

Penulis

Hamdan A. Batarawangsa

KHAWARIZME: ANTI DIALEKTIKA PERTAMA DALAM PERADABAN ISLAM

Sumber gambar : Wikipedia

Istilah "dialektika" lebih akrab di alam sosialis.  Di alam kapitalis, mereka menggunakan istilah "berpikir kritis" meski maknanya sama : keterbukaan untuk dialog dan kompromi, meski tidak melulu melahirkan kompromi berupa sintesis. Dalam tulisan ini selanjutnya saya menggunakan istilah "dialektika".

Tan Malaka (Madilog) dan John Dewey (How We Think) setuju bahwa dialektika sangat penting bagi sebuah bangsa. Tan Malaka menyatakan bahwa dialektika adalah cara melahirkan bangsa yang maju sekaligus mewujudkan tujuan negara.  Bagi Dewey, dialektika adalah cara hidup yang demokratis. 

Freire (1968) dalam Pendidikan Kaum Tertindas menyatakan bahwa dialektika adalah kebutuhan eksistensial masyarakat.

Sandel (2020) dalam The Tyranny of Merit : What's Become of the Common Good menyatakan bahwa dialektika adalah cara mendiskusikan masalah-masalah besar moral dan kebaikan bersama. Dialektika menghindarkan kita dari polarisasi pemikiran dan melatih kerendahan hati intelektual.

Anti dialektika adalah racun bagi lembaga pendidikan dan penyebab perpecahan di masyarakat (Sandel). Anti dialektika mematikan kreativitas dan daya kritis, sebagai tindakan nekrofilik yang melawan kehidupan (Freire).  Anti dialektika menyebabkan masyarakat mudah dimanipulasi oleh propaganda. Anti dialektika adalah musuh utama dari pertumbuhan intelektual manusia, sekaligus ibu dari otoritarianisme (Dewey).

Dalam peradaban Islam (sejak era berdirinya Kota Madinah abad ke-6 hingga runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani abad ke-20), fenomena anti dialektika pertama dilakukan oleh kaum Khawarij, sebuah komunitas yang kini lebih populer sebagai aliran pemikiran-sikap-perilaku yang anti dialektika, khawarizme. 

Khawarij artinya membelot. Pada awalnya Khawarij disematkan pada sekelompok (ribuan orang) yang membelot dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Hal yang membuat Khawarij ini berbahaya bukan soal pembelotannya, tapi struktur sikap dan perilakunya yang anti dialektika, meski secara moral dan intelektual mereka berada di kondisi  memprihatinkan yang butuh pencerahan.  Khawarij mengedepankan cara-cara kekerasan.

Pembunuhan Khalifah Utsman dan Khalifah Ali : Ikhwal Munculnya Khawarizme

Sejarah tentang era Utsman dan Ali berdasar pada sumber primer dari perawi Abu Mikhnaf, Sayf bin Umar, dan Al Waqidi pada abad ke-8, kemudian ditulis oleh Ibnu Shihab Al Zuhri (w. 124 H) dalam Al Maghazi atau Kitab Al Tarikh, dan penulis-penulis lain setelahnya. 

  

Pada jaman pemerintahan Khalifah Ali, kaum muslimin amat sering dihadapkan dengan intrik-intrik perebutan kekuasaan.  Ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan segera digantikan Ali bin Abi Thalib, kesyahidan Utsman dijadikan alasan untuk menekan bahkan merongrong pemerintahan Ali, hingga muncul pemberontakan  dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan (masih kerabat Utsman).

Ibnu Saba tercatat sebagai orang pertama yang melakukan memprovokasi massa di awal sejarah peradaban Islam, yang mendapat sambutan tokoh Ghafiqi Al Harb dari Mesir dan Malik bin Al Harits dari Kufah,  hingga terjadi demonstrasi anarkis berujung pengepungan rumah Utsman beberapa kali hingga Utsman terbunuh.

Meski para sahabat terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan lain-lain berupaya meredam, namun Sudah bin Humran dan beberapa lainnya berhasil menyelinap dan membunuh Utsman. Situasi chaos berlangsung hingga beberapa hari setelah Utsman wafat.

Situasi chaos kemudian berganti tokoh, dari Ibnu Saba dkk menjadi Muawiyah bin Abu Sufyan (Gubernur dari Syam/Suriah). Situasi bukan lagi demo anarkis anti Utsman, namun telah berubah menjadi pemberontakan dengan dalih menuntut pertanggungjawaban khalifah baru, Ali bin Abi Thalib, atas kematian Utsman. 

Pemberontakan Muawiyah menimbulkan perang Siffin (Siffin berada di tepi sungai Eufrat, Suriah sekarang) yang hampir dimenangkan pihak Khalifah. Muawiyah tiba-tiba mengajukan tahkim (perundingan damai) yang kemudian diterima Ali.  

Inilah titik paling krusial kemunculan Khawarizme: tawaran tahkim yang diterima Ali dianggap oleh kaum Khawarij sebagai pelanggaran hukum agama. Khawarij berpendapat bahwa hukum bagi pemberontak hanyalah hukuman mati, tidak ada opsi lain. Ali kemudian dikafirkan, dianggap murtad, dan dibunuh di Kufah, Irak.

Beberapa bulan setelah Ali wafat, Hasan putra Ali yang telah di-baiat oleh penduduk Kufah menjadi  pengganti sah kekhalifahan Ali  berinisiatif menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dalam sebuah musyawarah untuk mengakhiri perpecahan umat.  

Dalam musyawarah politik, Hasan bin Ali  menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Muawiyah dengan syarat memimpin sesuai moralitas Qur'an dan Sunah serta menjamin keamanan para pengikut Ali.

Penutup

Khawarij adalah kaum yang terkenal paling taat beribadah. Namun ketaatan mereka ternyata tidak membuahkan hikmah dan kearifan, malah memunculkan sifat merasa paling mulia, paling benar, paling pandai, dan satu-satunya yang lurus keislamannya. Mereka tak segan mengkafirkan sesama muslim. 

Khawarizme sebagai pola pikir dan pola tata laku masih hidup hingga saat ini. Khawarizme anti dialektika. Bahasa mereka bukan bahasa verbal,  bukan pula bahasa intelektual. Bahasa mereka adalah KEKERASAN.

_______________

Penulis

Hamdan A. Batarawangsa

MERAWAT KEDAULATAN DALAM PERANG SENYAP EKONOMI

Sejak Pemerintah melontarkan kata "hilirisasi", saya tahu akan makin hebat tekanan berbagai pihak kepada Presiden RI. Hilirisasi adalah kata lain dari "merdeka". Apa namanya jika Indonesia wajib mengirim bahan mentah murah yang harganya pun mereka yang tentukan, kemudian kita wajib membeli barang jadinya dengan harga mahal, kalau namanya bukan penjajahan ?

Bedanya penjajahan dulu dan sekarang, yang sekarang jauh lebih brutal, konyol, sistematis, dan senyap, karena sebenarnya bukan negara menjajah negara, tapi negara dijajah oleh Mafia  Global (tidak semua elite global itu mafia) dengan kapital sangat besar yang bisa menggerakkan negara sebesar AS dan Inggris mengagresi negara lain untuk kepentingannya.

Di tengah konfrontasi perang "senyap" tersebut, pada 2024, Presiden RI yang baru dilantik  melontarkan kembali  frasa yang tidak kurang kerasnya: maklumat perang kepada koruptor dan mafia ekspor-import. Maka bertambah lagi musuh-musuh Pemerintah.

Mega korupsi ribuan trilyun diungkap (kasus tata kelola minyak mentah, kasus tata kelola timah,  mark up harga BBM import, dll), mulai korupsi di BUMN, hingga korupsi di institusi pemerintah sipil dan militer.  

Dalam perdagangan komoditi strategis, rantai bisnis kotor diputus: menyusul pembubaran Petral pada periode sebelumnya, kini dibuat kebijakan eksport satu pintu menyusul temuan penipuan harga (under invoicing) dan penipuan tonase (under weighing) yang dilakukan anak perusahaan yang bertindak sebagai broker di pelabuhan Singapura. 

Semua kecurangan ini menyangkut uang ribuan trilyun yang dikeruk oleh segelintir orang. Under invoicing dan under weighing hanya sedikit dari banyak modus operandi mafia ekspor-import di negara ini.

Perang Pemerintah melawan tiga musuh berduit ribuan trilyun: mafia global, mafia lokal, dan koruptor, harus dipahami bahwa musuh negara tidak pasif, bahkan dengan dana yang besar, mereka mungkin jauh lebih agresif dari pemerintah.

Kita bisa menduga apa saja yang paling mungkin mereka lakukan : menyuap aparat, mengendalikan regulasi, menciptakan kegaduhan, pengalihan isyu, penyesatan informasi dan pembentukan persepsi publik, hingga mengganti rezim penguasa. 

Serangan pada Fluktuasi Rupiah dan IHSG

Musuh-musuh negara (mafia global, mafia lokal, dan koruptor) selalu memanfaatkan situasi untuk menciptakan momentum "mengalahkan" negara. Termasuk menggarap kondisi saat kurs rupiah dan IHSG melemah.

Pada Juni 2026, terjadi penurunan kurs rupiah yang kemudian disusul IHSG.  Sementara fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi sehat.

Penurunan kurs dan indeks saham adalah murni fenomena ekonomi : terjadi substitusi besar dalam waktu singkat dari rupiah ke dollar Singapura dan dollar AS bertepatan dengan jadual / musim pembayaran berbagai bisnis.

Dalam dunia investasi, korporasi Indonesia yang tercatat go public di Bursa Saham IDX banyak diperebutkan investor asing. Itulah sebab beberapa waktu lalu masalah kuota yang dijual (free float) menjadi bahasan panas. Peminat banyak tapi jumlah yang dijual terlampau sedikit.  

MSCI (Morgan Stanley Capital International), lembaga pemeringkat saham dunia, dan beberapa lembaga sejenis lainnya seperti FTFE Russel, ikut menyoroti masalah free float ini. 

MSCI mengeluarkan beberapa emiten besar Indonesia dan beberapa lainnya terancam terdepak dari daftar saham-saham recommended dunia yang mereka susun. Hal ini tidak aneh, karena sasaran utama rekomendasi MSCI adalah para raksasa investasi yang biasa bertransaksi dengan nominal super besar, sehingga free float menjadi salahsatu syarat masuk dalam daftar mereka. 

Rilis MSCI yang tidak lagi mencantumkan saham-saham blue chip (saham bonafide)  Indonesia direspon terlalu berlebihan sehingga memunculkan sentimen negatif yang berdampak pada penurunan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) Bursa Efek Indonesia (IDX) lebih dari 18% dalam tiga pekan. 

Sentimen negatif dari MSCI bukan satu-satunya variabel yang menekan IHSG. Jargon "sell Indonesia" yang dibuat oleh Boubouras (pejabat K2 Asset Management, sebuah lembaga pengelola investasi berkantor di Australia) pada Juni 2026 dan dipublikasi Bloomberg menekan IHSG sampai ke titik minimum sampai tiba-tiba memantul karena sentimen positif kolaborasi data real ekonomi sehat Indonesia, nasionalisme trader dalam negeri dan rilis terakhir analis ekonomi dunia yang disiarkan  Bloomberg dan Reuters. Jargon "sell Indonesia" berubah jadi "sell Singapura". Mengapa muncul "sell Singapura" akan dibahas pada artikel lain.

Media sosial menggambarkan kondisi tiga pekan terakhir seolah mirip krisis ekonomi 1998. Rencana demo dari sekelompok komunitas mulai dimatangkan, meski kemudian tema-tema berubah karena kondisi kurs dan IHSG yang rebound pada detik-detik terakhir...

Terkhusus para pemuda yang akan menjadi klaster dominan dan produktif pada  populasi Indonesia 2045, wajib memahami situasi dan kondisi bangsa - negara supaya tahu siapa kawan dan lawan : bahwa korupsi ada di segala lini, bisa jadi kita pun bagian dari sistem yang korup itu.

Tolak opsi demonstrasi yang selalu menjadi pintu masuk oknum-oknum perusuh yang membiaskan bahkan menumpulkan perjuanganmu. Cari jalan lain yang lebih cerdas !

Di era secanggih sekarang, apakah demonstrasi masih menarik sebagai instrumen, mengapa tidak bergeser ke digital activism, policy advocacy, atau civic technocracy?

Atas berkat rahmat Tuhan, saat ini "kekuatan baik" sedang dalam posisi dominasi, baik kekuatan dari bagian internal pemerintah sendiri, pers, cendekia, dan pihak-pihak swasta serta masyarakat.  Kekuatan baik itu harus didukung dan diperkuat jangan malah dirongrong. 

Seperti sering diucapkan Presiden, kritik itu baik dan perlu. Maka jadilah bagian dari kekuatan baik, gotong-royong membuat menjadi lebih baik, agar muncul "autokritik" sebagaimana nilai-nilai Pancasila kita.

____________________

Penulis 

Hamdan A. Batarawangsa 

DEMOKRASI ORANG-ORANG BODOH

Seperti terbentuknya keluarga, begitu pula terbentuknya negara. Kepemimpinan Kepala Keluarga berbeda di tiap keluarga, bahkan dalam  sebuah keluarga berbeda pula cara Kepala Keluarga memimpin tiap-tiap anaknya berdasar usia: balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. 

Kepada balita dan kanak-kanak, orangtua akan otoriter namun penuh kasih sayang dengan sedikit aturan konsekuensi dan sedikit tugas sederhana untuk yang lebih besar.  Kepada remaja, orangtua mengendurkan otoritasnya dan hanya digunakan bilamana perlu saja dan kadang diisi diskusi disamping penugasan. Kepada anaknya yang dewasa, orangtua layaknya teman yang saling mengisi, saling memberi, dan saling melindungi dalam hidup mencapai tujuan bersama.

Analogi keluarga dan negara-bangsa di atas, dalam ranah demokrasi, tentu saja selalu harus melibatkan suatu dewan atau komite yang mengawasi dan membatasi tindakan eksekutor baik secara moral maupun teknis, untuk menjamin tidak terjadinya otoritarianisme.

Demokrasi yang liberal hanya menjadi lelucon jika diterapkan untuk bangsa "level mental balita dan kanak-kanak". Bahkan Socrates, menilai demokrasi bisa menjadi bumerang untuk bangsa yang belum dewasa. Bagi Socrates, memilih (dalam pemilu) adalah keterampilan yang membutuhkan edukasi sistematis.

Bangsa yang tidak terampil memilih sama saja seperti memberi kesempatan penumpang awam untuk ikut menahkodai kapal di tengah hempasan ombak samudera.

Demokrasi di dunia Barat pertama kali muncul di  era Solon pada 594 SM meski untuk jabatan tinggi belum diijinkan bagi masyarakat kelas bawah, disusul era Socrates abad ke-5 SM namun hanya meliputi penduduk kota bagi pria dewasa, tidak menyentuh kaum perempuan dan budak. Kemudian hilang, muncul kembali dalam rupa yang liberal tercatat sejak peristiwa Glorius  Revolution 1688 di susul Revolusi Perancis 1789.

Di belahan dunia timur, meski menjadi tempat lahirnya agama-agama terbesar dunia dan lahirnya para Nabi dan peradaban tertua, namun catatan tentang demokrasi sangatlah minim.   

Demokrasi formil di timur pertama kali tercatat abad ke-6 SM di India. Raja melakukan musyawarah yang disebut Ganasangha tentang UU, anggaran, dan politik dengan perwakilan rakyat di suatu majelis bernama "santhagara".  Demokrasi di belahan timur pun penuh dinamika sempat hilang kemudian muncul kembali. 

Menariknya, model demokrasi paling awal dan masif di seluruh dunia sebetulnya adalah musyawarah mufakat yang tidak menyisakan kelompok minoritas yang tertindas, bukan  demokrasi liberal "satu individu satu suara" lalu menciptakan kelompok "kalah" yang menjadi oposan.

Apa kira-kira kurangnya demokrasi musyawarah mufakat bagi Eropa abad ke-17 yang tiba-tiba menciptakan demokrasi model baru dimana dalam politik kedudukan profesor dengan segala pengetahuannya jadi setara dengan pria yang tidak paham literasi: demokrasi yang menistakan  kebijaksanaan?

Bukankah tanpa dipimpin kebijaksanaan, demokrasi akan dipimpin kekuatan (kekuasaan dan uang). Barangkali, demokrasi liberal adalah antitesa dari praktik monarki absolute era tersebut yang gagal menyenangkan rakyat. 

Socrates tidak meracau, demokrasi liberal memang betul-betul jadi lelucon (mobocracy)  bagi bangsa yang pendidikan politik dan  kesadaran politiknya rendah. One man one vote itu hanya berlaku bagi  warga negara yang setara secara intelektual. 

Negara harus menentukan indikator sahih tentang kedewasaan politik warga negaranya, kemudian menyesuaikan model demokrasinya, agar demokrasi liberal tidak menjadi kegiatan yang konyol sementara harkat martabat kemanusiaan tetap harus dijaga. 

Bukan demokrasi liberalnya yang salah, semua model demokrasi hanyalah alat, namun penggunalah yang harus menentukan alat yang tepat sesuai situasi dan kondisinya saat itu. 

Di Indonesia, meski pada awal berdirinya pada 1945 dinyatakan tegas dalam Pancasila dan Pembukaan UUD45 bahwa demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi musyawarah mufakat melalui perwakilan, namun kenyataan hari ini mempraktikkan demokrasi liberal "one man one vote" yang mahal dan ternyata tidak efektif menjaring elite politikus terbaik bagi bangsa peringkat ke-4 populasi terbesar dunia ini. 

Jika demokrasi menjadi cara mencapai tujuan negara, maka cara yang ditempuh bangsa- negara Indonesia saat ini adalah benar-benar bermasalah. 

Saya tidak mengagungkan model demokrasi musyawarah mufakat, hanya tidak ingin hajat  sebuah bangsa dibuat lucu-lucuan, lalu waktu akan menyebut bahwa demokrasi kita adalah demokrasinya orang-orang bodoh. ()

_____________

Penulis

Hamdan A. Batarawangsa

​

  

DUNIA DIKENDALIKAN PERSEPSI

Sekali lagi, kita ditunjukan betapa dahsyatnya  pengaruh persepsi. Persepsi mampu mengalahkan logika taktis : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) IDX dan kurs rupiah terhadap dollar yang anjlok ditengah kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang baik. 

Bukan cuma Indonesia, India dan Korea Selatan juga mengalami hal serupa. Pertumbuhan ekonomi India, Korea Selatan, dan Indonesia adalah yang tertinggi di dunia pada 2025-2026 (5,6-7%). 

Jatuhnya IHSG dan kurs adalah akibat sentimen negatif pelaku pasar, ada arus kuat yang mengendalikan persepsi komunal mereka. Sentimen ini tidak selalu rasional, seringkali justru sangat tidak rasional. 

Kesadaran manusia tentang kekuatan persepsi dalam mengendalikan massa setidaknya dimulai sejak Paus Gregorius XV yang pada 1622 membentuk Conggregatio de Propaganda Fide, suatu komite khusus untuk membentuk persepsi massa dalam rangka membendung reformasi Protestan.

Maximilian Robespierre pada 1789 melalui pamflet, surat kabar, dan festival, merekayasa persepsi publik untuk menormalisasi eksekusi kepada musuh politik ( reign of terror) yang pada akhirnya melahirkan Revolusi Perancis. 

Pada 2016 terjadi Skandal Cambridge Analytica, yaitu pencurian data pribadi pengguna Facebook untuk memetakan psikologis pemilih pada pemilu AS. Cambridge Analytica membuat iklan propaganda yang langsung dikirim ke lini masa secara personal untuk mempengaruhi persepsi.

Belum lama (April 2026), Menteri Keuangan RI, Purbaya,  menyatakan bahwa Bank Dunia (World Bank) membuat "dosa besar" karena menyebarkan SENTIMEN NEGATIF tentang Indonesia melalui data yang ngawur. 

World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia (yang seharusnya 5,6%) menjadi hanya 4,7% dalam rilis Laporan East Asia and Pacifik Economic Update 2026, tak lama setelah lembaga indeks saham swasta bonafide, Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan beberapa emiten besar saham Indonesia dari daftar mereka karena masalah free float (jatah saham yang dijual) yang dianggap terlalu sedikit. 

Purbaya menyebut yang dilakukan World Bank sebagai DOSA BESAR karena beliau memahami betul bahwa "sentimen pasar" (persepsi pelaku pasar) adalah sebuah variabel independen yang mampu mengalahkan variabel fundamental dalam perhitungan ekonomi makro.

Protes Menkeu Purbaya tentang rilis yang salah data dijawab oleh World Bank dengan permintaan maaf.  Namun di media sosial, laporan "ngawur" yang membakar sentimen negatif ternyata menjadi jauh lebih viral daripada permintaan maafnya (bullshit asymmetry principle = energi yang dibutuhkan untuk meluruskan/melawan kebohongan selalu lebih besar daripada energi untuk memproduksinya).  

Dosa besar Wold Bank  terlanjur "andil" dalam kejatuhan IHSG dan kurs rupiah saat ini (Juni 2026).  Tentu saja, ada variabel lain yang ikut bekerja seperti geopolitik dan kebijakan lembaga keuangan global yang tidak menguntungkan. Semua variabel itu seolah bekerjasama, datang bersamaan sebagai badai sempurna yang menjatuhkan (trigger) dan memperparah sentimen negatif.

Persepsi publik sebagai dua mata pisau yang tajam, mutlak harus dimanfaatkan negara untuk mematahkan sentimen negatif lalu  menumbuhkan sentimen positif sebesar-besarnya guna kepentingan pewujudan  tujuan bangsa-negara Indonesia. Bukan pembungkaman, namun lebih pada menyeimbangkan informasi, konfirmasi, dan dominasi positif, sewajarnya kehidupan yang demokratis.

Pengelolaan persepsi publik sebetulnya bukan hal aneh, Bradshaw dan Howard (2020) dalam Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation melaporkan bahwa ruang digital saat ini sangat disetir dan dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Indonesia sebagai negara Pancasila bagi bangsa yang religius, humanis, dan tepa-silira,  menyeimbangkan informasi, konfirmasi, dan dominasi persepsi positif adalah sebuah tuntutan moralitas.

Upaya membentuk persepsi positif adalah perjuangan luhur yang mendesak, yang harus segera dilakukan negara terutama melalui  instansi yang terkait dengan pertahanan negara, pendidikan masyarakat, komunikasi, dan digital, secara terpadu dengan mendalami psikologis massa disamping hanya menyampaikan fakta bukti struktural.   

Dunia dikendalikan persepsi adalah sebuah kenyataan.

________________

Penulis:

Hamdan A. Batarawangsa

KEMUNDURAN PERADABAN: BERTUMBUH-KEMBANGNYA KEKERASAN

Kekerasan adalah warisan purba saat manusia memaksakan keinginannya. Idealnya kekerasan adalah upaya terakhir pembelaan diri (defensif)   bukan opsi untuk aksi (ofensif) apapun.

Kekerasan adalah output dari gagal atau matinya dialektika. Kebodohan mempersempit ruang dialektika dan memperlebar jalan kekerasan. Celakanya, banyak peneliti melaporkan  penurunan kecerdasan di berbagai negara maju.

Penurunan kecerdasan / kebodohan disebabkan oleh banyak hal, diantaranya : 

Michel Desmurget (2020) dalam Screen Damage : The Digital Cretin Factory melaporkan  bahwa baru kali ini dalam sejarah ditemukan populasi (di Perancis) dimana IQ anak lebih rendah dari orangtuanya.

Menurut Desmurget, rendahnya IQ anak  ini akibat dari intensitas menggunakan gadget yang berlebihan hingga  syaraf otak tidak berkembang optimum. Menggunakan gadget yang berlebihan merusak kualitas tidur dan mengurangi komunikasi verbal yang membentuk pondasi logika.

Alex Richardson dkk (2020) dalam They Are What You Feed Them menyatakan bahwa makanan pabrik masa kini menyebabkan neuroinflamasi (peradangan syaraf otak) yang mengganggu perkembangan kognitif pada masa pertumbuhan emas.

Selain makanan, penurunan kecerdasan juga bisa terjadi karena polusi neurotoksik seperti timbal, mikroplastik, dan merkuri (Grendjean dan Landrigan dalam Developmental Neurotoxicity of Industrial Chemicals, 2006. 

Secara sosiologis, kebodohan juga disebabkan oleh hoax. Hoax menghancurkan struktur berpikir logis, hoax juga melahirkan kebodohan berbasis keyakinan. 

Nicholas Carr (2020) dalam The Shallows : What the Internet is Doing to Our Brains menulis bahwa hoax memogram ulang otak manusia dan sifat skimming pada media sosial menurunkan kecerdasan emosional dan kognitif manusia. 

Sander Van der Linden (2023) dalam Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity menyatakan bahwa hoax dirancang menggunakan algoritma media sosial untuk mengeksploitasi bias kognitif, menurunkan akurasi nalar analitis sehingga kesulitan membedakan fakta-fiksi, dan secara umum mendegradasi intelektual.

Kekerasan brutal terjadi pada Perang Dunia I dan II, dan yang paling brutal genosida di Gaza sejak 2025. Semua kekerasan besar tersebut pada hakekatnya disebabkan "kebodohan" elite dan pemimpin dunia (menyebabkan kerusakan fisik dan mental bukan hanya bagi pihak lawan namun juga pihak sendiri) serta  lemahnya diplomasi (dialektika). Kekerasan dijadikan opsi ofensif memaksakan kehendak.

Masifnya laporan penurunan kecerdasan masyarakat saat ini adalah signal semakin meningkatnya kekerasan di masa depan. 

Di masa sekarang, kekerasan tidak hanya berupa fisik namun juga verbal dan --setuju dengan teori Structural Violence-nya Johan Galtung-- tindakan mengisolasi manusia lain dari akses kehidupan dasar.

Pada era gelombang ke-6 Siklus Kondratief, yaitu era teknologi kecerdasan buatan, manusia harus berjuang bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar, namun juga agar tetap menjadi "manusia". Ini lebih serius dari sekedar kehilangan arah peradaban.

Arah peradaban secara berkala diluruskan oleh para "nabi" yang sekaligus melarang kekerasan ofensif : Adam, Noah, Abraham, Loth, Moses,  Muhammad, bahkan oleh Budha dan Kong Fu Tsu.  Sebagai subjek, manusia dituntun untuk terus mengeksplorasi potensinya yang luar biasa namun dalam koridor etik dan spiritual yang membedakannya dengan binatang, menjadi manusia dengan kemanusiaannya. Namun hukum entropi seolah berlaku juga untuk peradaban: selalu menarik kembali ke arah kekacauan.

Ketika segala hal berjalan menuju kehancuran, manusia sesungguhnya ditantang untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas ketertiban yang beradab, yang dalam siklus kehidupan berarti mengarahkan dan berusaha bertahan di area  puncak. 

Hal strategis apa  yang harus dilakukan untuk menekan kekerasan selain mendorong kehidupan dialektik di masyarakat? Pendidikan macam apa yang mendesak saat ini saat peran  masyarakat sebagai "sekolah informal" telah melemah ? Apa yang harus dilakukan setiap warga dunia yang sadar?  Apakah langkah pertama adalah mengajak warga dunia untuk mendesak penghapusan senjata pemusnah massal ? 

 

Para cendekiawan dunia sebagai pemegang estafet para "nabi" sudah tahu jawaban dan solusi untuk masalah global, yang mereka butuhkan hanya "bersatu" untuk mencetuskan sebuah hasil mufakat. Mereka adalah orang-orang paling cerdas di bumi dalam segala bidang ilmu, selayaknya menjadi "raja" dalam komunitas bumi tidak di bawah penguasa dan pemilik modal. Untuk itu sebetulnya mereka juga tahu caranya.

Upaya menekan kekerasan adalah kerja esensial karena tingkat kekerasan ofensif adalah indikator tinggi-rendahnya standar kemanusiaan dari tiap era peradaban.

________________

Penulis :

Hamdan A. Batarawangsa