Seperti terbentuknya keluarga, begitu pula terbentuknya negara. Kepemimpinan Kepala Keluarga berbeda di tiap keluarga, bahkan dalam sebuah keluarga berbeda pula cara Kepala Keluarga memimpin tiap-tiap anaknya berdasar usia: balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa.
Kepada balita dan kanak-kanak, orangtua akan otoriter namun penuh kasih sayang dengan sedikit aturan konsekuensi dan sedikit tugas sederhana untuk yang lebih besar. Kepada remaja, orangtua mengendurkan otoritasnya dan hanya digunakan bilamana perlu saja dan kadang diisi diskusi disamping penugasan. Kepada anaknya yang dewasa, orangtua layaknya teman yang saling mengisi, saling memberi, dan saling melindungi dalam hidup mencapai tujuan bersama.
Analogi keluarga dan negara-bangsa di atas, dalam ranah demokrasi, tentu saja selalu harus melibatkan suatu dewan atau komite yang mengawasi dan membatasi tindakan eksekutor baik secara moral maupun teknis, untuk menjamin tidak terjadinya otoritarianisme.
Demokrasi yang liberal hanya menjadi lelucon jika diterapkan untuk bangsa "level mental balita dan kanak-kanak". Bahkan Socrates, menilai demokrasi bisa menjadi bumerang untuk bangsa yang belum dewasa. Bagi Socrates, memilih (dalam pemilu) adalah keterampilan yang membutuhkan edukasi sistematis.
Bangsa yang tidak terampil memilih sama saja seperti memberi kesempatan penumpang awam untuk ikut menahkodai kapal di tengah hempasan ombak samudera.
Demokrasi di dunia Barat pertama kali muncul di era Solon pada 594 SM meski untuk jabatan tinggi belum diijinkan bagi masyarakat kelas bawah, disusul era Socrates abad ke-5 SM namun hanya meliputi penduduk kota bagi pria dewasa, tidak menyentuh kaum perempuan dan budak. Kemudian hilang, muncul kembali dalam rupa yang liberal tercatat sejak peristiwa Glorius Revolution 1688 di susul Revolusi Perancis 1789.
Di belahan dunia timur, meski menjadi tempat lahirnya agama-agama terbesar dunia dan lahirnya para Nabi dan peradaban tertua, namun catatan tentang demokrasi sangatlah minim.
Demokrasi formil di timur pertama kali tercatat abad ke-6 SM di India. Raja melakukan musyawarah yang disebut Ganasangha tentang UU, anggaran, dan politik dengan perwakilan rakyat di suatu majelis bernama "santhagara". Demokrasi di belahan timur pun penuh dinamika sempat hilang kemudian muncul kembali.
Menariknya, model demokrasi paling awal dan masif di seluruh dunia sebetulnya adalah musyawarah mufakat yang tidak menyisakan kelompok minoritas yang tertindas, bukan demokrasi liberal "satu individu satu suara" lalu menciptakan kelompok "kalah" yang menjadi oposan.
Apa kira-kira kurangnya demokrasi musyawarah mufakat bagi Eropa abad ke-17 yang tiba-tiba menciptakan demokrasi model baru dimana dalam politik kedudukan profesor dengan segala pengetahuannya jadi setara dengan pria yang tidak paham literasi: demokrasi yang menistakan kebijaksanaan?
Bukankah tanpa dipimpin kebijaksanaan, demokrasi akan dipimpin kekuatan (kekuasaan dan uang). Barangkali, demokrasi liberal adalah antitesa dari praktik monarki absolute era tersebut yang gagal menyenangkan rakyat.
Socrates tidak meracau, demokrasi liberal memang betul-betul jadi lelucon (mobocracy) bagi bangsa yang pendidikan politik dan kesadaran politiknya rendah. One man one vote itu hanya berlaku bagi warga negara yang setara secara intelektual.
Negara harus menentukan indikator sahih tentang kedewasaan politik warga negaranya, kemudian menyesuaikan model demokrasinya, agar demokrasi liberal tidak menjadi kegiatan yang konyol sementara harkat martabat kemanusiaan tetap harus dijaga.
Bukan demokrasi liberalnya yang salah, semua model demokrasi hanyalah alat, namun penggunalah yang harus menentukan alat yang tepat sesuai situasi dan kondisinya saat itu.
Di Indonesia, meski pada awal berdirinya pada 1945 dinyatakan tegas dalam Pancasila dan Pembukaan UUD45 bahwa demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi musyawarah mufakat melalui perwakilan, namun kenyataan hari ini mempraktikkan demokrasi liberal "one man one vote" yang mahal dan ternyata tidak efektif menjaring elite politikus terbaik bagi bangsa peringkat ke-4 populasi terbesar dunia ini.
Jika demokrasi menjadi cara mencapai tujuan negara, maka cara yang ditempuh bangsa- negara Indonesia saat ini adalah benar-benar bermasalah.
Saya tidak mengagungkan model demokrasi musyawarah mufakat, hanya tidak ingin hajat sebuah bangsa dibuat lucu-lucuan, lalu waktu akan menyebut bahwa demokrasi kita adalah demokrasinya orang-orang bodoh. ()
_____________
Hamdan A. Batarawangsa
