Tiba-tiba masyarakat dikejutkan berita : BGN menjadikan karyawan program MBG (SPPT) sebagai ASN/PPPK. Berita ini mengusik rasa keadilan masyarakat, sama-sama menggunakan anggaran sektor pendidikan dimana 21% guru tersertifikasi masih berstatus non ASN dan jutaan lainnya masih berpendapatan di bawah standar minimum. Hal ini adalah signal masalah serius baru yang akan semakin kompleks ke depannya.
Bukan hanya rasa keadilan, akal sehat pun diusik: usaha swasta tapi karyawannya digaji negara dengan status ASN. Apa urgensinya sementara banyak skema tata kelola lain yang lebih presisi dan efisien.
Manuver BGN (Badan Gizi Nasional) ini berpotensi tinggi menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo secara signifikan. Pengangkatan ASN ini dituding hanya modus bisnis semata, yaitu pihak swasta pengelola MBG ingin menekan biaya operasional.
Sejak awal, program MBG ini memang tidak cocok untuk dibisniskan. Keputusan pemerintah mematok Rp.10 ribu per porsi makan tentu saja diluar ekspektasi margin profit yang besar. Oleh karena itu program MBG butuh skema tata kelola yang lebih realistis.
 |
| Beberapa dapur MBG Kota Depok dari total 100 dapur |
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebetulnya sangat strategis, namun amburadul dalam tata kelolanya, pemerintah mementingkan ambisi akselerasi daripada presisi dan efisiensi. Skema yang saat ini digunakan harus ditinjau ulang. Sebagai bangsa dengan populasi terbesar ke-4 dunia, program MBG yang tidak efisien akan membuka peluang besar terjadinya korupsi baru, padahal korupsi adalah musuh utama bagi bangsa-negara. Pada akhirnya program MBG ini tak hanya tidak efisien, tapi juga tidak efektif.
Anggaran program MBG tahun berjalan 2026 adalah Rp.335 Trilyun, sasaran program ini sebanyak 83 juta orang yang terdiri dari 54 juta anak di sekolah formal, sisanya sebanyak 29 juta terdiri dari anak yang sekolah di lembaga non formal, balita, ibu hamil, dan lansia.
Sejauh ini sasaran 54 juta anak pun belum tercapai seluruhnya, artinya masih banyak sekolah yang belum/tidak menerima MBG. Secara hitung-hitungan real kasar jika 54 juta anak (100% sekolah formal) semuanya mendapat MBG seharga Rp.10 ribu/porsi, maka dalam sehari menghabiskan biaya Rp.540 Milyar. Uang ratusan milyar PER HARI ini sudah pasti banyak MUBAZIR jika tata kelola MBG seperti saat ini karena masalah teknis: hari efektif tiap sekolah tidak sama. Jika ada 1 anak tidak hadir, berarti Rp. 10 ribu tidak efektif pada hari itu.
Bisa dibayangkan berapa besar potensi mubazir untuk menjangkau 83 juta orang yang terdiri dari balita, ibu hamil, manula, dan anak di lembaga non formil jika untuk 54 juta anak di sekolah formil saja sudah TIDAK EFISIEN, TIDAK EFEKTIF.
Mengapa tidak meniru tata kelola MBG di Jepang yang sudah berlangsung lama, teruji efisien dan efektif, sesuai dengan norma kekeluargaan Indonesia, dan lebih realistis dibanding skema yang dijalankan sekarang ?
Setiap sekolah di Jepang punya dapur sendiri. Setiap hari dapur sekolah di Jepang menyiapkan makan siang, koki dan penyajinya terdiri dari wali murid dan warga sekitar secara bergiliran berjadual. Mereka tahu pasti dan sangat presisi berapa porsi yang harus disajikan hari itu.
Dari dapur sekolah, teknis dan distribusi jauh lebih sederhana bukan hanya menjangkau siswa tapi juga balita, ibu hamil, dan manula di sekitar sekolah.
____
Penulis
Hamdan A Batarawangsa
