Karakteristik Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya Thailand

Asal Usul

Orang-orang Thailand bermigrasi dari Cina barat daya ke daratan Asia Tenggara selama berabad-abad. Referensi paling awal yang diketahui tentang kehadiran mereka di wilayah tersebut berkaitan dengan pengasingan orang Siam di prasasti abad ke-12 di kompleks kuil Khmer Angkor Wat di Kamboja.

Daerah itu pernah dikuasai oleh berbagai pemerintah negara bagian India seperti Mon, Khmer Empire dan negara-negara Melayu, bersaing dengan negara-negara seperti Ngoenyang Thailand, Sukhothai, kerajaan Chiang Mai, Lan Na dan Ayutthaya juga saling bertentangan.

Kedatangan Bangsa Eropa

Orang-orang Eropa tiba pada abad ke-16, dimulai dengan misi diplomatik Portugis ke Ayutthaya pada tahun 1511. Abad-abad berikutnya melihat berbagai kekuatan kolonial Eropa menduduki wilayah-wilayah di Indocina, di mana Thailand kehilangan sebagian besar wilayahnya oleh Prancis dan Inggris tetapi tetap satu-satunya. Negara-negara Asia Tenggara yang selamat dari pendudukan.

Sejak pemerintahan Raja Rama IV pada pertengahan abad ke-19, Thailand telah berkampanye untuk memodernisasi negara sesuai dengan standar Barat. Hal ini menyebabkan transisi dari monarki monarki ke monarki konstitusional pada tahun 1932. Tetapi 60 tahun berikutnya pemerintahan militer dan demokratis berganti, dengan kudeta terbaru pada Mei 2014.

Ekonomi Thailand

Thailand adalah anggota pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan tetap menjadi sekutu utama Amerika Serikat. Meskipun ada perubahan kepemimpinan yang relatif sporadis, itu dianggap sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara dan kekuatan menengah dalam urusan global. 

Dengan tingkat perkembangan manusia yang tinggi, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, dan terbesar ke-20 oleh PDB, Thailand digolongkan sebagai ekonomi industri baru; manufaktur, pertanian, dan pariwisata adalah sektor-sektor utama perekonomian.

Kebudayaan Thailand

Budaya dan tradisi Thailand telah menerima banyak pengaruh dari luar, terutama dari India, Lao, Burma, Kamboja dan Cina.

Thailand adalah rumah bagi banyak etnis minoritas, beberapa di antaranya menyeberangi perbatasan ke Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia dan menanggung beban pengaruh budaya lokal, nasional, dan global. Orang-orang keturunan Cina penting dalam masyarakat Thailand, terutama di sekitar Bangkok. Keberhasilan mereka dalam berintegrasi dengan komunitas Thailand memungkinkan mereka untuk memegang posisi ekonomi dan politik. Bisnis Thailand Thailand berkembang pesat di "jaringan bambu", jaringan bisnis Cina di luar negeri yang beroperasi di pasar Asia Tenggara yang berbagi ikatan keluarga dan budaya.

Thailand dikenal dengan buatan tangan dalam bentuk pemujaan (genggam) yang disebut wai, sering dilakukan oleh orang muda atau bawahan ketika bertemu dengan orang tua atau atasan, sering disertai dengan pengucapan "sawatdi khrap" oleh pria atau "sawatdi kha" oleh wanita. Orang yang lebih tua atau lebih tinggi juga bisa merespons dalam ibadat.

Seperti banyak budaya Asia lainnya, Thailand sangat menekankan untuk menghormati leluhur. Orang-orang Thailand sangat ramah dan murah hati, tetapi mereka juga memiliki hierarki sosial yang kuat. Orang tua memiliki kekuatan untuk membuat keputusan keluarga atau melakukan upacara. Kakak laki-laki harus merawat adik-adiknya.

Ucapan penyambutan yang umum di Kerajaan Thai adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang.

Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah.

Politik

Politik nasional Thailand sekarang berada di bawah konstitusi raja konstitusional dengan Perdana Menteri sebagai kepala negara dan ahli waris Raja sebagai kepala negara. Peradilan harus bertindak secara independen dari cabang legislatif dan eksekutif, tetapi peradilan diduga didasarkan pada kepentingan politik dari ketentuan undang-undang yang ada.

Raja Thailand mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi sekaligus merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini sangat dihormati oleh rakyatnya dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yangsuatu dilantik oleh raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.

Sejak reformasi politik raja pada tahun 1932, Thailand telah memiliki 19 konstitusi dan piagam. Selama periode ini, bentuk pemerintahan berganti-ganti antara kediktatoran militer dan demokrasi terpilih, tetapi semua pemerintah mengakui pewaris takhta kerajaan.

Sebelum 1932, pemerintah Siam tidak memiliki badan legislatif karena semua kekuasaan hukum berada di tangan raja. Ini telah menjadi kasus sejak berdirinya Kerajaan Sukhothai pada abad ke-12, ketika raja dianggap sebagai "Dharmaraja" atau "raja yang memerintah menurut Dharma", (hukum agama Buddha). Namun, pada 24 Juni 1932, sekelompok warga sipil dan personel militer bernama Khana Ratsadon (atau Partai Rakyat) melakukan kudeta tak berdarah yang mengakhiri 150 tahun kekuasaan absolut dari Dinasti Chakri. Sebagai gantinya, kelompok itu memperjuangkan monarki konstitusional dengan konstitusi rakyat.

"Rancangan Konstitusi" 1932 yang ditandatangani oleh Raja Prajadhipok (Rama VII) membentuk badan legislatif pertama Thailand, sebuah Majelis Rakyat yang beranggotakan 70 orang. Pertemuan diadakan untuk pertama kalinya pada 28 Juni 1932 di Aanta Samakhom Assembly Hall. Khana Ratsadon menilai bahwa orang-orang tidak siap untuk pemilihan umum, tetapi kemudian mengubah pendirian mereka. Ketika konstitusi "permanen" mulai berlaku pada Desember 1932, pemilihan dijadwalkan 15 November 1933. Konstitusi baru mengubah komposisi majelis menjadi 78 terpilih dan 78 terpilih (oleh Khana Ratsadon), total 156 anggota. Sejak Mei 2014, Thailand telah diperintah oleh pemerintah militer yang disebut Dewan Keamanan dan Perdamaian Nasional, yang menghapuskan konstitusi 2007, mengumumkan keadaan darurat dan jam malam nasional, melarang pertemuan politik, menangkap dan menahan para politisi dan aktivis anti-kudeta, kencangkan sensor internet dan kontrol media massa.

Sumber : wikipedia