Sistem Politik Cina - Amerika

SEKILAS PERBANDINGAN SISTEM POLITIK CINA DAN AMERIKA SERIKAT

Penulis : Hamdana Batarawangsa

Pada dasawarsa kedua abad ke-21 ini Cina (Republik Rakyat Tiongkok, RRT) semakin mengancam dominasi Amerika Serikat (AS) dalam perpolitikan dunia.  Pertama, Cina menjadi saingan terberat AS dalam bidang ekonomi, kemudian disusul bidang teknologi.  Persaingan ekonomi dan teknologi ini kemudian menjadi persaingan di ranah politik.  Mempelajari sistem politik kedua negara besar ini menjadi semakin menarik. Seperti umum diketahui, Cina menerapkan sosialisme/ komunis meski pada kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Amerika Serikat menerapkan kapitalisme yang merupakan kebalikan dari sosialisme/ komunisme.

Sistem Politik Cina (RRT)

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.

Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan unjuk rasa, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.

Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di tingkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.

Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.

Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

Berikut adalah bagan sistem politik RRT :

Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional memiliki otoritas tertinggi dalam struktur kenegaraan. Pada pemilu yang diadakan pada 28 Februari 2005, terpilih sebanyak 2.723 wakil untuk berada di kongres rakyat nasional ini.

Pemilu dilakukan oleh kongres rakyat daerah pada tingkat provinsi, daerah otonomi, daerah istimewa administratif dan empat kotamadya dan sebanyak 265 wakil dipilih dari angkatan bersenjata. Masa jabatan anggota kongres rakyat nasional adalah 5 tahun. Kongres rakyat nasional memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1.      Membuat Undang-Undang

2.      Mengembangkan, menginterpretasikan, mengawasi, dan melaksanakan Undang-Undang

3.      Meninjau dan menyetujui program ekonomi nasional pemerintah dan pembangunan sosial serta anggaran belanja negara

4.      Menyetujui pembentukkan provinsi, daerah otonomi, kotamadya, dan daerah istimewa administratif

5.      Memutuskan persoalan yang berhubungan dengan perang dan damai

Konferensi Penasihat Politik Rakyat Cina. Konferensi penasihat politik rakyat Cina adalah sebuah lembaga penasehat dan konsultasi. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang tidak termasuk dalam lembaga milik pemerintah. 

Konferensi penasehat politik berada pada masing-masing tingkatan pemerintahan kecuali pada tingkat kota dan daerah administrasi khusus. Pada 28 Februari 2005, Konferensi Penasehat Politik Rakyat Cina memilih anggota sejumlah 2.304.

Anggotanya merupakan perwakilan dari Partai Komunis Cina, Partai Politik lain, perseorangan yang tidak terkait pada partai politik, dan perwakilan dari kelompok etnik. Lembaga konsultasi pada tingkat nasional mengadakan pertemuan setiap setahun sekali. Pertemuan biasa dilakukan sebelum pertemuan Kongres Rakyat Nasional berlangsung. 

Presiden.  Presiden berperan sebagai kepala negara. Presiden dipilih melalui pemilu yang diadakan oleh Kongres Rakyat Nasional. Presiden menduduki masa jabatan lima tahun, dengan maksimal dua kali jabatan. Presiden mempunyai fungsi dan kekuasaan utama untuk:

Mendeklarasikan perang dan perdamaian

2.      Menerima surat kepercayaan dari perwakilan diplomat luar negeri.

3.      Mengesahkan Undang-Undang yang diusulkan oleh Kongres Rakyat Nasional.

4.      Menetapkan dan memberhentikan Perdana Menteri serta anggota dewan negara sesuai dengan keputusan kongres rakyat nasional

5.      Menetapkan penghargaan dan medali nasional.

Dewan Negara. Selain tiga pemegang kendali utama dalam sistem kenegaraan Cina, terdapat lembaga tinggi yang berwenang dalam mengurusi administrasi kepemerintahan. Dalam struktur administrasi kepemerintahan, terdapat Dewan Negara sebagai institusi tertinggi.

Dewan negara bertanggung jawab pada kongres rakyat nasional. Dewan negara terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, anggota dewan negara, menteri yang bertanggung jawab atas kementrian dan komisi, seorang pengawas umum dan seorang sekretaris umum.

Perdana menteri bertanggung jawab atas keseluruhan dewan negara dan pelaksanaan funsi eksekutif dari pemerintah pusat.

Perdana menteri, wakil perdana menteri dan anggota dewan negara ini dipilih oleh kongres rakyat nasional untuk masa jabatan lima tahun dan maksimal dua kali masa pemilihan. Peran dan fungsi dari dewan negara secara mendasar adalah:

 

1.      Mengkaji tindakan administratif, membuat peraturan administratif dan regulasi, membuat keputusan-keputusan pokok, serta memegang kendali dalam perintah berdasarkan konstitusi dan undang-undang Cina.

2.      Memberikan usulan kepada kongres rakyat nasional atau panitia kerja kongres rakyat nasional.

3.      Mengarahkan pimpinan pada seluruh kementerian dan komisi pemerintaan pusat, serta lembaga administratif tingkat pemerintah daerah.

4.      Merancang dan menjalankan perekonomian nasional dan program pengembangan sosial dan anggaran belanja negara.

5.      Membawahi secara langsung semua lembaga administratif negara, termasuk seluruh komisi dan kementerian dan bertanggung jawab terhadap kebijakan ekonomi, pendidikan, keilmuan, kebudayaan, kebijakan sipil atau perdata, keamanan publik, kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. 

Komisi Militer Pusat. Dalam jajaran pelaksana administrasi negara dalam bidang militer, terdapat komisi militer pusat. Komisi militer pusat memiliki 11 anggota yang membawahi tentara nasional secara langsung. Komisi militer pusat dipilih oleh kongres rakyat nasional dan bertanggung jawab pada kongres rakyat nasional. Satu kali masa jabatan komisi militer pusat selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk tahun berikutnya.

Terdapat pengadilan rakyat yang memegang andil dalam hal peradilan. Pengadilan rakyat adalah lembaga pengadilan yang bertanggung jawab pada penegakan hukum perdata, kriminal, ekonomi dan bidang administratif lain.

Pengadilan rakyat bertanggung jawab untuk mengawasi pengadilan rakyat di tingkat lokal dan pengadilan khusus. Pengadilan rakyat tertinggi ini bertanggung jawab kepada kongres rakyat nasional dan panitia kerjanya.

Presiden pengadilan rakyat tertinggi dipilih oleh kongres rakyat nasional untuk masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua kali masa jabatan.

Kuasa Rakyat. Lembaga kepemerintahan lain yang ada di Cina diantaranya adalah kuasa rakyat. Kuasa rakyat bertanggung jawab terhadap pergerakan badan administratif negara terhadap kekuasaan dalam hal tuntutan hukum.

Kuasa rakyat juga sebagai pengawas resmi terhadap lembaga-lembaga administratif kepemerintahan. Terdapat kuasa rakyat tertinggi yang memiliki wewenang tertinggi terhadap lembaga kuasa rakyat di daerah.

Kuasa rakyat tertinggi bertanggung jawab terhadap kongres rakyat nasional dan anggota komitenya. Dewan kuasa rakyat dipilih oleh kongres rakyat nasional. Masa jabatan yang diperbolehkan adalah maksimal dua kali masa jabatan dengan masing-masing masa jabatan selama lima tahun.

Polit Biro. Polit biro tidak dimasukkan kedalam struktur pemerintahan Cina. Namun, polit biro memiliki peran penting dalam setiap kebijakan di Cina. Polit Biro merupakan sebuah badan tertinggi dalam Partai Komunis Cina.

Polit Biro singkatan dari political bureau, terdiri dari 15-20 orang. Anggota polit biro dipilih setiap 5 tahun sekali melalui kongres nasional partai. Di Cina kekuasan tertinggi ada pada Partai Komunis Cina, walau hal tersebut berbeda dengan konstitusi negara (Wibowo; 2007; 131).

Partai bisa memiliki kekuasaan karena partailah yang mendirikan negara Republik Rakyat Cina. Partai Komunis Cina didirikan pada tahun 1921, jauh sebelum Republik Rakyat Cina berdiri. 

Kongres Partai Komunis Cina ke 7 yang diadakan pada tanggal 23 April hingga 11 Juni 1945, mengambil keputusan bahwa partai komunis mengadopsi teori Marxis-Leninis (www.english.cpc.people.com.cn, diakses pada 26 Juni 2012).

Dalam pemikiran Lenin partailah yang memiliki negara. Partai jugalah yang menentukkan kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, Partai Komunis Cina memiliki kekuasaan atas negara.

Didalam pembukaan undang-undang dasar Cina juga disebutkan bahwa Cina berada dibawah kepemimpinan partai komunis Cina dan bimbingan pemikiran Marxis-Leninis dan Mao Zedong (www.chinability.com, diakses pada 27 Juni 2012).

Hal tersebut dapat diartikan dalam kepemerintahan yang sebenarnya memiliki kekuasaan adalah partai komunis Cina. oleh sebab itu pula semua orang yang akan menduduki posisi dikepemerintahan harus atas izin partai komunis Cina. Sehingga semua kebijakan apapun yang ada di Cina tidaklah mungkin bertentangan dengan partai komunis Cina.

Sistem Politik Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat memiliki bentuk negara yaitu berbentuk republik federal, yang memiliki 50 negara bagian dan terdiri atas 49 negara bagian serta satu distrik. Dengan sistem pemerintahannya ialah presidensiil, sehingga presiden menjabat sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan.

Di negara Amerika Serikat, UUD adalah instrumen atau sarana yang utama dalam pemerintah serta sebagai kedaulatan hukum yang tertinggi.

Selama 200 tahun ini, UUD terbilang sudah menuntut sebagai prosedur dalam melakukan prubahan bermacam badan pemeritahan serta sebagai landasan untuk kestabilitasan politik serta dalam aspek-aspek yang lainnya, misal ekonomi, sosial, serta kebebasan individu.

Di dalam sisem politik Amerika Serikat ini, kita akan mengeksplorasi tentang lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sistem chech and balance.

Lembaga Legislatif. Lembaga legislatif biasanya disebut dengan istilah conggress serta mempunyai dua ruang, ialah senat serta House of Representative.

Teori politik serta praktis mewujudkan senat Amerika Serikat yang menggambarkan surat yang termuat di dalam negara yang bercorak federasi dengan menggunakan sistem presidensiil yang beranggotakan 100 orang yang bersumber dari 500 negara bagian.

Setiap negara bagian didelegasikan oleh dua orang senator dengan menggunakan metode yaitu adanya pemilihan umum secara langsung.

Oleh karena itu, senat ialah sebuah badan perwakilan negara bagian, namun House of Representative ialah sebuah badan perwakilan dari rakat (DPR). Senat serta House of Representative mempunyai kedaulatan dalam membuat undang-undang, menentukan APBN dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Lembaga Eksekutif. Kewenangan eksekutif dipegang serta dijalankan presiden dan mendapat bantuan dari wakil presiden serta menteri-menter.

Kewenangan presiden ialah menjadi kepala pemerintahan serta kepala negara. Presiden Amerika Serikat selian memegang kewenangan dalam pemerintahan, presiden juga mempunyai kewenangan yang lainnya, ialah menjadi seorang pemimpin tertinggi dalam militer, mempunyai pejabat eksekutif serta para hakim, memveto rencana dasar undang-undang yang sudah mendapat persetujuan dari lembaga legislatif, memberi ataupun menolah grasi, dan melaksanakan hukungan dengan luar negeri.

Lembaga Yudikatif. Kewenangan lembaga yudikatif dipegang serta dijalankan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya. Badan yang jabatannya berada di bawah Supreme Court ialah peradilan negara bagian yang terdapat pada setiap negara bagian tersebut.

Pengadilan distrik yang menjadi peradilan terendah serta Hakim Keliling mempunyai kewajiban mendengarkan semua permasalahan ataupun keluhan yang berada di dalam pengadilan distrik.

Check and Balance. Rakyat mempunyai presiden guna memimpin dalam pemerintahan yang akan menjalankan public policy. Di daam acara Conggres ada dua ruang, ialah House of Representative (DPR) yang dipilih langsung oleh rakyat secara nasional berdasarkan sistem distrik serta senat yang dipilih melalui negara bagian. Setiap ketetapan yang diambil dalam Congress wajib memperoleh persetujuan dari senat serta House of Representative. Undang-undang yang sudah dibuat oleh Congress wajib mendapatkan persetujuan dari presiden.

Dalam hak ini membuktikan bahwa presiden ikut serta secara aktif dalam kegiatan legislatif. Undang-undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari presiden tidak bisa diundangkan, sehingga akan diadakannya veto presdien pada rencanan undang-undang. Oleh karena itu, presiden wajib memberikan penjelasan serta alasannya.

Walaupun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, apabila melanggar undang-undang serta hak asasi manusia ataupun mengadakan sebuah kejahatan besar, maka Congress mempunyai hak untuk memecat (memperhentikan) presiden.

Presiden dalam menentukan serta mengangkat para menteri ataupun anggota kainet wajib mendapat persetujuan oleh 2/3 anggota senat (kabinet Amerika Serikat tapi bukan dari kabinet perlementer,namun kabinet presidensil Presiden dalam mengesahkan Jaksa Agung wajib memperoleh persetujuan oleh 2/3 anggota senat. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban agar mampu meneliti undang-undang yang telah dibuat Conggress.

Kepustakaan :

www.porosilmu.com

www.belajargiat.id

www.chinadaily.com.cn