Wanted Koruptor, Musuh Reformasi No.1

Tanggal 9 Desember 2009 seluruh umat manusia memperingati Hari Anti Korupsi. Bagi Indonesia, memperingati hari itu menjadi sangat istimewa karena langsung menohok inti permasalahan negara yang sekaligus menjadi tema reformasi sejak 1998 lalu.

Gerakan reformasi yang diusung sejak 12 tahun lalu itu memiliki misi memerangi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Namun hingga detik ini KKN (terutama korupsi) nyata jauh lebih kuat dari perkiraan semula, bahkan jauh melebihi kekuatan Presiden terguling, Pak Harto. Kekuatan jajaran Koruptor diperkuat oleh kenyataan bahwa para pejabat kita ternyata lupa dengan misi reformasi tersebut. Agar tidak lupa, mungkin perlu dibuat spanduk di setiap kantor bertuliskan : WANTED KORUPTOR, MUSUH REFORMASI NO.1

Peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desemeber 2009 semakin istimewa sehubungan pada waktu yang bersamaan, Indonesia sedang dalam polemik besar dugaan korupsi maha besar ‘Century-gate’ yang melibatkan beberapa petinggi negeri ini. Maka di mata banyak Cendekiawan, peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2009 dinilai cocok dijadikan momentum untuk mendorong lebih cepat laju reformasi Indonesia. Memontum itu mahal. Tanpa momentum, setiap gerakan perjuangan reformasi selalu kandas di tengah jalan.

Satu-satunya yang risau dengan Gerakan Anti Korupsi hanya koruptor. Koruptor memiliki kepentingan untuk mempertahankan ketidakteraturan negeri ini. Semakin kacau negeri ini semakin damai perasaannya. Maka adalah logis jika dengan uang haramnya yang berlimpah, koruptor memanfaatkan setiap kesempatan membuat huru-hara, termasuk menyusupkan provokator ke tengah masa yang memperingati Hari Anti korupsi itu. Beruntung Badan Intelijen kita mampu mengendus rencana busuk Sang koruptor, dan disampaikan secara terbuka oleh Presiden (meskipun sebetulnya tanpa diumumkanpun rakyat tahu bahwa kaki tangan koruptor pasti akan disusupi ke tengah kumpulan massa). Setiap orang yang sadar bahwa koruptor adalah ‘bahaya laten No.1 Negara’ tentunya peringatan Hari Anti Korupsi dengan menggalang ribuan-jutaan massa dipandang sebagai hal yang wajar bahkan perlu. Memang aneh, setelah amuk massa besar tahun 1998—1999, masih banyak juga petinggi kita yang tidak tahu atau tisdak merasa kalau korupsi adalah bahaya laten No.1 negara. Kemungkinan besar para petinggi yang tak peka itu termasuk orang-orang yang perutnya kenyang di era ‘krismon’ tahun 1998. Berbeda dengan mereka, tahun 1998 saya termasuk salah satu orang rakyat Indonesia yang merasakan lapar berkepanjangan karena krisis ekonomi yang didalangi oleh koruptor (namun ada beberapa rekan aktivis yang di tahun 1998, dalam waktu singkat berubah jadi perlente, dan sekarang menjadi lebih glamour lagi, menjadi orang terdekat elite negeri ini).

Sangat tidak etis jika di alam demokrasi yang telah susah payah diraih ini pemerintah melarang massa berkumpul. Justru rakyat ingin bebas berekspresi dengan aman dalam perlindungan Polisi. Tidak mampukah Polisi (baca: Pemerintah) menjamin keamanan tanggal 9 Desember 2009? Kami sangat yakin dan percaya bahwa Pemerintah bisa. Sekali lagi, Pemerintah bisa!

Tapi…
Tapi sudah menjadi rahasia umum jika koruptor ada di mana-mana, teristimewa di jajaran Pemerintah sendiri… !

(Sumber foto: vivanews.com)